Pesantren KMI di Sumatera Selatan

Problematika Pendidikan dan “Small Society” ala Pesantren

0 47

Oleh: Muhammad Afthon Lubbi 

Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah hidup bersama di dalam masyarakat. UNESCO menyebutnya sebagai “learning to live together”, sebuah pilar pendidikan pamungkas setelah tiga pilar lainnya, yakni “learning to know, learning to do, dan learning to be”.

Nampaknya, empat pilar pendidikan milik PBB di atas belum sanggup diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dan saat ini ditambah (dipecah) dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Gonta-ganti kurikulum adalah salah satu faktor utamanya, di samping faktor-faktor lain seperti budaya korupsi anggaran yang tengah menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Bangsa ini.

Jika menggunakan indikator UNESCO di atas, ketidakmampuan Negara dalam menjalankan amanat pendidikan dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, lembaga pendidikan kita, baik dasar, menengah, hingga tinggi, masih menjadi dunia ketiga dalam menggunakan teori-teori yang dihasilkan dunia pertama dan kedua. Dunia pertama dan kedua adalah negara-negara Barat yang hingga saat ini memiliki indeks penelitian ilmiah tertinggi. Mengutip nama-nama akademisi asing dalam riset merupakan hal yang membanggakan dan wajib dilakukan, namun belum mampu diubah karena kemampuan akademik kita yang belum menandingi mereka.

Kemampuan kognitif mayoritas mahasiswa di Indonesia masih di level siswa sekolah dasar, atau bahkan pendidikan usia dini, yakni “to memorize”. Dalam teori Bloom Taxonomy, kemampuan ini digolongkan dalam “lower order of thinking” yang paling rendah. Bagi mahasiswa, kemampuan minimal adalah “to analyze”, sebagai level pertama dari “higher order of thinking”. Pendapat ini dapat diperkuat dengan fakta banyaknya karya ilmiah di tingkat S-1 yang tidak bisa diterbitkan dan hanya menjadi hiasan perpustakaan kampus, atau bahkan digudangkan. Fakta ini juga banyak didapatkan di program magister dan doktor. Belum lagi diperparah dengan temuan kasus ijasah abal-abal.

Kedua, problem pendidikan di Negara kita dapat dilihat dari banyaknya sarjana yang menganggur. Tanpa berniat merendahkan profesi pengojek online, profesi ini cukup banyak dijalankan oleh sarjana yang lulus dari fakultas-fakultas yang seharusnya mendorong untuk melakukan pekerjaan sesuai bidangnya, ekonomi misalnya. Namun, kita patut berterimakasih kepada perusahaan jasa transportasi ini karena telah membantu rakyat kita yang menganggur akibat dari mismatch kurikulum pendidikan.

Mismatch ini telah berlangsung sangat lama. Sarjana yang unskilled menjadi beban Negara akibat proses pendidikan yang job-oriented tapi gagal menjalankan pilar kedua, “learning to do”. Alhasil, banyak sarjana yang tidak laku dalam bursa kerja. Pos-pos penting perusahan multinasional sering diisi oleh pekerja asing yang lebih capable. Bahkan, banyak peneliti bertitel BA (S1) luar negeri yang mempunyai bawahan bertitel doktor dari Indonesia.

Ketiga adalah lanjutan dari problem kedua, akibat kegagalan “learning to do”. Yakni ketidakmampuan sarjana kita untuk menjalani profesi yang sesuai basis pendidikan, “learning to be”. Sarjana pertanian menjadi bankir, sarjana ekonomi menjadi seniman, dan lain sebagainya. Bahkan sarjana agama ngotot jadi politikus. Meski semua sah-sah saja, akan tetapi inkonsistensi lembaga pendidikan dalam mempersiapkan alumninya dalam bidang-bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat, menjadi lingkaran masalah yang akan melemahkan kualitas individual dan kelompok kita sebagai bangsa yang besar. Meskipun demikian, salah profesi masih lebih mending ketimbang menjadi pengangguran.

Keempat, dan ini yang sangat penting, adalah problem pendidikan kita dalam menjalankan pilar “learning to live together”, hidup bermasyarakat. Sentralisme Kebangsaan masih menjadi angan-angan yang masih sebatas slogan kebhinekaan. Perbedaan pendapat dalam beragama dan bernegara disikapi dengan saling lempar caci dan maki. Konflik kecil sektarian dan keagamaan mudah dipicu menjadi konflik nasional. Sebuah kondisi masyarakat yang mengkhawatirkan, khususnya masyarakat maya.

Berita penganiayaan secara berjamaah hingga memakan korban jiwa sering menghiasi layar kaca. Ada kegagalan pendidikan yang lebih mengerikan dari sekadar tentang mencari pekerjaan. Yaitu runtuhnya nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Selain pendidikan moral dan kewarganegaraan, pendidikan agama juga masih gagal dalam memberi pemahaman nilai-nilai religiusitas.

Keempat problem di atas tentu sangat kompleks dan komplik untuk diatasi. Namun, sebagai generasi penerus kita wajib terus berikhtiar dalam mencari jalan keluar untuk membangun bangsa dan mengisi kemedekaan.

Salah satu tawaran solusi untuk menerapkan empat pilar pendidikan menurut UNESCO di atas datang dari institusi pendidikan tertua di Indonesia, yakni pesantren. Jauh sebelum UNESCO berdiri, pesantren telah ada dan mewarnai pendidikan di Nusantara. Warna tersebut bisa dilihat dari tokoh-tokoh pergerakan Islam alumni pesantren yang menggerakkan sektor ekonomi, seperti H.O.S Tjokroaminoto dengam Sarekat Dagang Islamnya. Tidak hanya ekonomi, secara historis tidak bisa disangkal bahwa alumni pesantren menjadi garda terdepan dalam mengantarkan Bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Baca Juga

Solusi yang ditawarkan pesantren adalah membentuk laboratorium “small society”, sebagai miniatur kehidupan. Sebuah laboratorium kehidupan dimana siswa dilatih selama 24 jam non-stop. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bahkan tidurpun didesain sebagai kurikulum pembentukan karakter. “Pendidikan Totalitas”.

Tanpa niat untuk membanding-bandingkan dan hanya untuk contoh pembelajaran, akan digambarkan sedikit bagaimana “small society” efektif membantu keberhasilan kurikulum “Pendidikan Totalitas” di Pesantren Gontor.

Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, keberhasilan Gontor diakui oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai lembaga pendidikan terbaik yang dimiliki Indonesia. Keistimewaan kurikulum Gontor juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Susi Puji Astuti dengan mengirim putranya, Panji (almarhum), untuk belajar. Tidak sedikit anak pejabat, menteri, dan tokoh nasional mengirimkan putra-putrinya ke Gontor untuk mencari ilmu. Meski sedemikian banyak anak pejabat di Gontor, tak sekalipun pesantren ini memberi perlakuan istimewa terhadap anak-anak tersebut. Gontor menganut sistem egaliter dalam mendidik. Tidak ada istilah anak kaya dan miskin.

Mujtama’un Shoghir, small society, adalah istilah yang sering diulang-ulang oleh KH. Abdullah Syukri Zarkasyi di depan para santri. Small Society dibentuk oleh aneka ragam komunitas. Komunitas sepak bola, komunitas basket, komunitas bulu tangkis, komunitas menulis, komunitas diskusi ilmiah, komunitas membaca buku, komunitas kaligrafi, komunitas beladiri, komunitas band, komunitas hadroh, komunitas marchingband, komunitas menggambar, komunitas sains dan teknologi, komunitas lanskap taman, komunitas pramuka, komunitas pecinta alam, dan aneka komunitas lainnya yang memberi kesempatan pada santri untuk mengenal potensi dirinya sejak dini.

Komunitas-komunitas yang membentuk miniatur masyarakat ini juga sengaja didesain untuk melatih keorganisasian dan kemasyarakatan. Santri yang berasal dari Aceh bekerjasama dengan santri asal Papua dalam menghidupkan komunitas-komunitas mereka sebagai sel terkecil dari small society yang diprogramkan sebagai laboratorium kehidupan bermasyarakat.

Tidak boleh ada rasa kesukuan, kedaerahan, kepartaian, dan lain-lain. Yang hanya adalah kegontoran sebagai “Ibu Kandung Ideologis” dengan aneka disiplin yang dibangun dengan penuh kesadaran yang bermuara bakti kepada Ibu Pertiwi, Indonesia. Seperti dalam hymne yang wajib dilantunkan oleh para santri dan guru dalam setiap acara-acara resmi pondok.

Model pendidikan seperti di atas telah memenuhi empat pilar UNESCO di atas. Santri tidak hanya diajari “to know” bahasa Arab dan Inggris, tapi “to do” 24 jam praktek bahasa, “to be” menjadi Bagian Penggerak dan Pengajar bahasa, dan menggunakan bahasa asing (sebagai metode belajar) dalam kehidupan bermasyarakat mereka “to live together”.

Demikian juga mata pelajaran intrakurikuler dipraktekkan dalam co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Sebuah pengejawantahan konsep pendidikan yang tidak hanya teoritis, tapi juga prakek lapangan 24 jam secara total. Sebuah konsep pendidikan yang lama dilakukan di dunia Barat, seperti sistem asrama Oxford dan Cambridge University yang terinspirasi oleh sistem madrasah di Andalusia.

Dengan konsep praktek dan bukan theory-oriented, maka pendidikan tasawuf-pun, sebagai tazkyatun nafs, tidak bisa diajarkan dengan teori di kelas atau sekadar dengan dibacakan kitab-kitab tasawuf di depan santri. Akan tetapi diteladankan oleh kiai dan guru-guru. Salah satunya adalah kesederhanaan dan keikhlasan. Semua warga pondok harus hidup sederhana sesuai kewajaran dan kebutuhan. Semua guru termasuk kiai tidak ada satupun yang digaji dan tidak menerima imbalan atas jasanya dalam mengajar dan berkhidmat untuk pondok, sebagai keteladanan dalam mendidik keikhlasan.

Lebih jauh dari empat pilar pendidikan UNESCO, pesantren termasuk Gontor yang berdiri sebelum Bangsa Indonesia merdeka pada tahun yang sama dengan Nahdlotul Ulama, 1926, telah meramu sistem pendidikan yang memadukan jiwa dan raga, lahir dan batin, agama dan akal, yang mengantarkan para santri kepada titik terpenting dalam kehidupan, yakni mengenal dirinya sendiri. Siapa saya sebenarnya, siapa yang menciptakan, dan untuk apa diciptakan?

“Man qod ‘arofa nafsahu fa qod ‘arofa robbahu”. 

Barangsiapa telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhan-nya.

Source: www.islambuzz.com

Comments
Loading...